Pulau Situ Gintung

Ketika kepenatan metropolitan semakin sesak, ketika tiada lagi tempat untuk menghirup segarnya udara pagi, Disini, di Pulau Situ Gintung

Kami memberikan kebebasan kepada anda untuk menghirup segarnya udara kami, ditengah-tengah rimbunnya hutan kota yang dikelilingi oleh riak air danau. Disini, tempat burung-burung bernyanyi riang dan harum rumput masih tercium.

Pulau Situ Gintung terletak di sebelah selatan kota Jakarta, tepatnya di desa Cirendeu Kecamatan Ciputat Tangerang. Lokasinya yang begitu dekat dengan Jakarta, hanya 10 menit dari Pondok Indah, menjadikan Pulau Situ Gintung merupakan tempat alternatif bagi warga Jakarta untuk berwisata bersama keluarga.

Dengan luas lebih dari 5 hektar lahan yang ditumbuhi berbagai pohon dan tumbuhan yang telah berusia puluhan tahun, ditambah panorama danau Situ Gintung yang mengelilinginya, menjadikan kesegaran udara dan keindahan alam Pulau Situ Gintung tidak kalah dengan kawasan Puncak Bogor.

Potensi alam Pulau Situ Gintung yang lengkap akan menambah nilai aktifitas anda seperti camping, family gathering, pesta kebun, outbound, olah raga tenis, pemotretan, video shooting untuk sinetron, video klip, iklan atau aktifitas lain yang anda inginkan. Pulau Situ Gintung menginspirasikan nilai kehidupan pada setiap aktifitas anda.

Pulau Situ Gintung, Jl. Kertamukti
Pisangan Raya No. 121 Cirendeu, Ciputat
Tangerang 15419 Banten
INDONESIA

Phone: 021-7430591
Fax: 021-7430591
E-mail: marketing@situgintung.com

Atau Kunjungi Situs Kami di :

http://www.situgintung.com/

\ Read More......

RTRW-NET

Internet Murah, Sebuah Mimpi di Siang Bolong?

Internet saat ini sudah tak bisa dipisahkan dari kehidupan karena manfaatnya yang begitu besar, tapi banyak kendala untuk menjadikan internet sebagai satu-satunya source of information salah satunya financial. Artikel ini ditulis oleh seorang pengamat Multimedia Jojo Rahardjo yang "prihatin" akan nasib internet di Indonesia.

Mungkin benar pendapat yang mengatakan bahwa muasal Internet dari komunikasi data di jaringan komputer militer di Amerika. Namun pengembangan Internet hingga menjadi seperti sekarang dilakukan oleh jaringan komputer universitas di seluruh dunia termasuk Indonesia. Internet sebagai mana disebut www.utas.edu.au/library/etutor/main/webzglos.htm, adalah terhubungnya berbagai jaringan komputer melalui berbagai tata-cara (protocol). Jaringan itu awalnya adalah beberapa komputer di Universitas besar di America, Canada, dan Inggris, Australia untuk keperluan komunikasi data.

Indonesia adalah salah satu negara yang telah mengembangkan Internet di seluruh dunia. Pada waktu itu (tahun 80-an akhir) Internet adalah sebuah jaringan diskusi melalui e-mail (disebut mailing list seperti yang kita kenal sekarang) antara berbagai Universitas di berbagai negara melalui infrastruktur kabel telepon dan satelit. Mereka berdiskusi untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang sedang dipelajarinya sambil juga mengembangkan media dan jaringannya untuk melakukan diskusi elektronik itu. Onno W. Purbo yang saat itu sedang menyelesaikan S3 di University of Waterloo, Canada juga aktif di dalam diskusi-diskusi itu. Dengan latar belakang ilmu dan pengalaman membangun jaringan komputer ITB melalui gelombang radio di Bandung, Onno membuat ITB Bandung terhubung dengan jaringan Universitas di seluruh dunia itu dengan memanfaatkan gelombang radio.

Belakangan, Onno W. Purbo, Michael S. Sunggiardi - tokoh Internet dari Bogor - dan kawan-kawan di Indonesia menjadi kelompok yang paling gigih dalam mengembangkan Wireless Internet (akses Internet tanpa kabel) untuk rakyat. Wireless Intenet yang dimaksud bukan termasuk yang disediakan oleh perusahaan komunikasi seluler, GSM dan CDMA, atau perusahaan penyedia wireless Internet lain (WiFi, hotspot), tetapi wireless Intenet murah buat rakyat. Pengguna wireless Internet ini bahkan sudah membentuk asosiasi, IndoWLI (Wireles LAN Internet). Dengan asosiasi ini mereka membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memanfaatkan gelombang radio untuk infrastruktur Internet.

Jadi, Internet awalnya adalah sebuah jaringan komunikasi data untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, meski sekarang Internet berkembang menjadi media untuk kepentingan yang lebih luas, seperti perdagangan, bisnis, politik, bahkan pornograpi. Namun sebagaimana setiap pencapaian peradaban manusia, selalu ada sisi buruk dari sisi baik yang lebih besar.

Apa yang dilakukan oleh IndoWLI dalam mengembangkan akses Internet murah bagi rakyat bukan sebuah pekerjaan mudah,. Mereka menghadapi raksasa bernama Telkom dan Indosat yang selama ini mabuk oleh racun duopoli yang diberikan pemerintah Indonesia. Bersama pemerintah yang “korup” dua raksasa itu sejak dulu terus menghalangi bahkan menebas semua pencapaian yang luar biasa IndoWLI. Bagi raksasa itu, jika wireless Internet dibiarkan beroperasi di mana saja, terutama di lingkungan rumah-tangga (perumahan), maka Telkom dan Indosat akan kehilangan kesempatan untuk menjual pulsanya kepada netter (pengakses Internet) yang berada di rumah-rumah. Apalagi kemudian raksasa itu juga ikut menyediakan akses Internet seperti TelkomNet Instant yang bisa diakses dari sambungan telpon Telkom di seluruh Indonesia.

Proteksi pemerintah itu menjawab pertanyaan mengapa IndoWLI amat gigih mengembangkan wireless Internet murah? Tidak lain karena tarif telpon yang teramat mahal sehingga tidak mungkin untuk digunakan oleh semua kelas di Indonesia dalam mengakses Internet. Padahal Internet adalah sebuah media yang bisa mencerdaskan dan memajukan bangsa ini, lalu mengapa harus terganjal oleh tarif mahal telpon di Indonesia? Sebuah survey di tahun 2004 yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia) menunjukkan netter di Indonesia didominasi oleh pekerja kantor (saat jam kantor) dan netter dari warung Internet. Artinya sangat sedikit sekali netter yang mengakses Internet dari rumahnya sendiri (menggunakan telpon sendiri).

Namun mungkin karena bangsa ini sudah dikutuk (?) untuk tetap tertinggal dan diberi pemerintah yang bebal, pemerintah bukannya mencari jalan untuk menyediakan akses Internet murah, tetapi justru menghambat para pejuang yang gigih mencari dan berhasil menyediakan jalan itu. Beberapa kasus penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah memang bebal telah membuat Onno ”mengamuk” melalui surat-surat terbukanya di media massa, seperti:

1. Surat Onno W. Purbo kepada DIRJEN POSTEL tanggal 2 Maret 2001
2. Surat INDOWLI kepada negara tanggal 8 Mei 2002
3. Surat Onno W. Purbo kepada negara tanggal 14 Juni 2002
4. Artikel "POSTEL harus mundur, rapor anda merah berdarah!!" Januari 2004.

Hingga sekarang di awal tahun 2007 ini, belum ada langkah-langkah penting pemerintah, yang sekarang dikomandani oleh MenKomInfo, dan apalagi belum ada hasil penting pemerintah dalam menyediakan akses Internet murah di Indonesia. Onno dan Michael setelah bertahun-tahun menjelaskan dan menuntut agar diberikan legalitas untuk menggunakan gelombang radio untuk wireless Internet, akhirnya legalitas itu diberikan di bulan Januari 2005. Itu pun dengan tidak dipenuhi semua tuntutan yang juga sangat penting yang berarti ditutupnya berbagai kesempatan bagi rakyat dan pengusaha kecil untuk menjadi penyedia akses Internet di wilayah yang terbatas karena berbagai syarat atau regulasi.

Teknologi Internet tanpa kabel menjadi menarik karena diluar negeri frekuensi 2.4 GHz, maupun 5-5.8 GHz dibebaskan dari ijin frekuensi, akibatnya peralatan komunikasi data pada frekuensi tersebut dapat diperoleh dengan mudah, murah selain mudah dioperasikan (user-friendly). Bayangkan sebuah card Internet tanpa kabel pada kecepatan 11-22Mbps dapat di peroleh seharga Rp. 350-500.000 per buah, tinggal dibuatkan antenna parabola kecil, atau antenna kaleng susu cukup menjangkau jarak jauh 3-5 km. Di Indonesia, perjuangan untuk membebaskan 2.4 GHz & 5-5.8 GHz dari penindasan aparat telah menelan banyak korban, berakibat dibebaskannya frekuensi 2.4GHz untuk penggunaan Internet sejak January 2005. Sayangnya, hingga hari di tahun 2006 penggunaan 5-5.8GHz hanya dapat dinikmati dengan membayar setoran sekitar Rp 20-25 juta / tahun / node kepada pemerintah. Itupun hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai ijin ISP / operator telekomunikasi, akibatnya rakyat kecil, yang bermodal kecil tidak mungkin untuk memperoleh ijin frekuensi tsb (http://wikihost.org/wikis/indonesiainternet ).

Sebenarnya ada banyak argumen penting yang bisa dijadikan dasar, sebagaimana yang disampaikan oleh Onno Onno bersama dengan IndoWLI, Asosiasi Warnet, Pendidikan Menengah Kejuruan dan VoIP Merdeka dalam melakukan protes dan tuntutan pembebasan frekwensi 2.4GHz & 5GHz untuk pemanfaatan akses Internet pada November 2004 (sebelum Hatta Radjasa mengeluarkan PerMen pahitnya di Januari 2005). Namun 3 di berikut ini bisa mewakili banyak argumen itu jika pemerintah mau mempelajari isi dan jujur pada nuraninya.

1. Ketetapan MPR No.17 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia
2. Janji SBY-JK dalam Visi, Misi dan Program pasangan ini.
3. World Summit on Information Society; Declaration of Principles dan Plan of Action

Onno menyebutkan pembebasan 2.4GHz & 5GHz band tidak akan effektif dalam kerangka memberikan akses Internet kepada 110 juta bangsa Indonesia di tahun 2015, tanpa didampingi dengan pembebasan / kemudahan / pemberian legalitas infrastruktrur lainnya, seperti, WARNET, RT/RW-net, Perkantoran-Net, Jaringan Informasi Sekolah. Kompetisi di sisi backbone, apakah itu, serat optik dari XL atau PLN, akses satelit VSAT, DVB, DVB-FTDMA, DVB-RCS, maupun pembebasan / legalitas di tingkat aplikasi, seperti, VoIP Merdeka (H.323), VoIP Rakyat (SIP), alokasi nomor telepon VoIP Merdeka & VoIP Rakyat, maupun legalitas interkoneksi, khususnya untuk incoming call dari PSTN atau selular ke alokasi nomor telepon VoIP tersebut.

Yang penting untuk direnungkan oleh semua orang adalah teknologi wireles Internet pada pita frekuensi 2.4GHz dan 5GHz memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur Internet luar ruang secara swadaya masyarakat Indonesia tanpa ketergantungan pembiayaan dari pihak luar.

Onno juga memperkirakan yang akan diperoleh pemerintah dengan pembebasan 2.4GHz & 5GHz band dalam 3-4 tahun mendatang adalah:

1. Lonjakan netter 2.4GHz band dari satu (1) juta menjadi 17.8 juta user.
2. Kenaikan BHP Jasa Internet menjadi Rp. 21 Milyard/Tahun.
3. Kenaikan PPh Jasa menjadi Rp. 128 Milyard/tahun.
4. Masukan PPN dari Investasi peralatan sekitar Rp. 600 Milyard.
5. Lonjakan tambahan kebutuhan komputer yang mendekati 2 juta unit.
6. Lonjakan tambahan kebutuhan peralatan 2.4GHz band yang mendekati 130.000 unit.
7. Justifikasi migrasi industri antenna & tower menjadi manufaktur peralatan 2.4GHz band senilai US$4.5 juta dengan nilai komponen US$650.000 saja.

Wireless Internet, RTRWNet dan VoIP Rakyat

Di perkantoran atau di gedung perkantoran dan bisnis bahkan tempat-tempat perbelanjaan, wireless Intenet ini sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa (WiFi, Hotspot), meski pun menggunakan cara yang berbeda-beda. Wireless Internet adalah sebuah feature atau perkembangan lebih lanjut dari Local Area Network (LAN). Kemudian akses wireless Internet ini menjadi populer dengan sebutan RTRWNet, karena memang dimanfaatkan banyak oleh netter di sebuah Rukun Tetangga hingga Rukun Warga. Banyak yang ikut barisan ini untuk mengembangkan RTRWNet dengan menyediakan petunjuknya di berbagai situs di Internet (silahkan search dengan Google!). Beberapa perusahaan IT di berbagai situs pun menawarkan jasanya membuatkan RTRWNet bagi sebuah komunitas yang malas mempelajari cara membuat RTRWNet.

Istilah RT/RW-net pertama kali digunakan sekitar tahun 1996-an oleh para mahasiswa di Universitas Muhammadyah Malang (UMM), seperti Nasar, Muji yang menyambungkan kos-kos-an mereka ke kampus UMM yang tersambung ke jaringan AI3 Indonesia melalui GlobalNet di Malang dengan gateway Internet di ITB. Sambungan antara RT/RW-net di kos-kosan ke UMM dilakukan menggunakan walkie talkie di VHF band 2 meter pada kecepatan 1200bps. Namun Implementasi yang serius dari RT/RW-net dilakukan pertama kali oleh Michael Sunggiardi di perumahannya di Bogor sekitar tahun 2000-an. (http://wikihost.org/wikis/indonesiainternet ).

Dari sudut legalitas, sebenarnya RTRWNet juga tidak legal karena ada beberapa peraturan pemerintah yang memberi izin hanya pada operator telekomunikasi untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Peraturan ini lebih nampak lebih banyak menguntungkan perusahaan telekomunikasi besar.

Mengapa repot-repot membuat RTRWNet? Bukankah warung Internet (warnet) sejak pertama Internet masuk ke Indonesia sudah menyediakan akses Internet ”murah” dengan cara membagi-bagi satu akses Internet ke beberapa komputer sekaligus. Tarif warnet sebenarnya belum murah, karena warnet mengambil keuntungan. Maka itu akses Intenet di warnet sebenarnya belum murah jika dibandingkan dengan RTRWNet yang tidak mencari untung, tetapi dari gotong-royong menyediakan akses Internet. Melalui RTRWNet ini bisa diperoleh tarif murah hingga RP 150.000 per bulan untuk mengakses Internet 24 jam setiap hari, bahkan di Bandung di sebuah wilayah kos-kosan tarif ini mencapai RP 50.000 saja sebulan. Dengan pembatasan waktu atau jumlah bytes di download atau upload setiap harinya, bisa diperoleh tarif yang lebih murah lagi.

Apakah akses Internet itu begitu penting, sehingga pemerintah harus menyediakan ke seluruh lapisan masyarakat? Tentu maha penting, karena pertama tidak akan membebani anggaran belanja negara jika caranya menggunakan cara IndoWLI yang amat murah dan mudah sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Namun pemerintah terus melindungi kepentingan yang lebih sempit daripada memajukan bangsa ini melalui akses Internet murah. Kedua adalah kita harus terus-menerus bekerja menjadikan informasi sebagai aspek penting dalam membangun ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Internet adalah satu media untuk mencapai itu.

Bahkan masih dalam kerangka memajukan bangsa ini, Onno bersama dengan Michael Sunggiardi pada tahun 2003 mulai mempopulerkan VoIP Merdeka, yaitu berkomunikasi suara gratis melalui Internet. VoIP atau Voice over Internet Protocol ini sudah ada sejak tahun 1995-1997 di Internet dengan kualitas suara yang tidak sebaik dengan komunikasi dengan menggunakan PSTN (telpon biasa). Menurut http://wikihost.org/wikis/indonesiainternet, adalah Izak Jeni, orang Indonesia yang membuat VoIP Free World Dial Up bersama Jeff Parvour di New York. Antara tahun 1995-1997 Izak mengubah program untuk soundcard menjadi VoIP (Voice over Internet Protocol). VoIP ini banyak dimanfaatkan untuk komunikasi antar kota dan antar negara untuk menghemat biaya telpon. Bahkan perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang di berbagai kota telah menjadikan VoIP sebagai standar berkomunikasi yang efisien saat ini.

Beberapa pengusaha yang jeli sebelum tahun 2000 telah memanfaatkan peluang menjual komunikasi murah ini. Lagi-lagi pemerintah tidak rela bersaing dengan pengusaha-pengusaha komunikasi "liar" ini. Dirjen Postel menganggap ada pelanggaran peraturan tentang penyelenggaraan multimedia. Pemerintah hanya menerbitkan izin hanya kepada lima penyelenggara VoIP yang disebut sebagai Internet Telefoni untuk Keperluan Publik (ITKP). Di luar lima penyelenggara ini dilarang menyediakan jasa VoIP ini. Legalitas penyelenggaraan VoIP yang bisa berguna untuk menyediakan telekomunikasi murah bagi rakyat memang masih diperdebatkan hingga sekarang.

Kemudian di tahun 2005, VoIP Rakyat yang dipimpin oleh Anton Raharja dan kawan-kawan mulai dipopulerkan karena telah memiliki kualitas suara lebih baik karena menggunakan SIP (Session Initiation Protocol). VoIP rakyat ini (http://voiprakyat.or.id) bisa menjadi saingan berat perusahaan telekomunikasi jika RTRWNet telah dimiliki banyak komunitas pemukiman terutama di wilayah terpencil, karena selain membayar murah iuran bulanan RTRWNet, netter bisa melakukan komunikasi suara (menelpon) dengan gratis kemana saja di seluruh permukaan bumi ini.

Apa Yang Pemerintah Bisa Bantu?

Ada banyak cara untuk membuat RTRWNet sebagaimana banyak dijelaskan di berbagai situs Internet, dari yang murah hingga yang handal. Investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan pertama kali sebuah RTRWNet yang handal bisa puluhan juta Rupiah yang tentu tidak mudah untuk diperoleh di lapisan kelas menengah apalagi bawah. Meski terkesan mahal, investasi ini bisa kembali hanya dalam beberapa tahun saja yaitu dari iuran anggotanya. Namun demikian dari pengalaman beberapa orang yang telah membangun RTRWNet ini, kesulitan utama adalah meyakinkan para calon anggota pada saat RTRWNet akan dibangun. Mereka sulit untuk memulai atau mau berinvestasi di RTRWNet. Padahal ketika sudah berjalan dan nampak jelas layanan yang diberikan, mendapatkan anggota baru bukan persoalan lagi.

Sehingga pemerintah selain mengabulkan tuntutan yang dibuat oleh IndoWLI, pemerintah juga bisa membantu untuk memberikan kemudahan bagi komunitas netter di lingkungan perumahan ini dalam memperoleh pinjaman bank untuk membuat RTRWNet (Onno tidak pernah meminta bantuan pinjaman biaya ini, namun menurut penulis, ini baik untuk percepatan). Sekali lagi, ini jika Pemerintah sungguh-sungguh ingin mencerdaskan bangsa ini atau membangun Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan melalui akses Internet murah.

Jojo Rahardjo
Pengamat Multimedia
Sumber : http://www.mediakonsumen.com

\ Read More......

The day Microsoft 'embraced and extended' Java

Myths and legends It's early December 1995 and it has been a heady few days for Java. IBM and Adobe Systems have agreed to license this strange and embryonic new software that Sun Microsystems keeps telling us can be "written once and run anywhere".

Two days before, Sun and Netscape had announced JavaScript that - according to the press release - was: "Analogous to Visual Basic in that it can be used by people with little or no programming experience to quickly construct complex applications."

Now December 7 is dawning bright and blue over America's Pacific coast, and with it breaks the news that startles an industry. "Today Microsoft has announced that it has signed a letter of intent with Sun for a Java technology source license... Microsoft has agreed in principle to provide to Sun Microsoft's reference implementation of the Java virtual machine," said Java software division director of corporate marketing George Paolini.

"We are happy to be working with Microsoft on a license for the Java technology and look forward to working with them on optimizing the Java technology for Windows," Sun said in an official release.

On the same day, though, Bill Gates gave the keynote at Microsoft's Internet Strategy Workshop, an event he used to outline his company's internet strategy. It was the height of Microsoft's "embrace and extend" policy. "We will embrace all the popular internet protocols," said Gates. "Anything that a significant number of publishers are using and taking advantage of we will support. We will do some extensions to those things."

Java was a case in point. At the same moment Paolini was stating that "applications written in Java will run anywhere," Gates was making no secret of Microsoft's intention to create extensions for Windows. Microsoft later made public the full text of its March 1996 agreement, which provides for the licensee to "make, access, use, copy, view, display, modify, adapt, and create derivative works of the technology."

Microsoft was quick to deliver such extensions, presenting a design preview the following May. A press release emphasized how Java integrates with ActiveX, Windows-specific components. "Developers will be able to write Java applets that work with ActiveX Controls... developers can also use Java to create ActiveX Controls that work with ActiveX Controls written in other programming languages. All of these will run seamlessly on the Java reference implementation in Windows," Microsoft said.

Sun was soon not "happy to be working with Microsoft." Less than two years later, in October 1997, Sun sued Microsoft for breach of contract. According to Sun: "Microsoft has... embarked on a deliberate course of conduct in an attempt to fragment the standardized application programming environment established by the Java technology, to break the cross-platform compatibility of the Java programming environment, and to implement the Java technology in a manner calculated to cause software developers to create programs that will operate only on platforms that use defendant Microsoft's Win32-based operating systems."

The suit was eventually settled in January 2001, at a cost to Microsoft of $20m, but by then it was irrelevant. Microsoft had given up on Java long before, and in June 2000 announced its alternative: the .NET Framework and a new language called C#.

"December 7 is kind of a famous day", said Bill Gates during his 1995 keynote, recalling the Japanese attack on Pearl Harbor that officially pulled the United States into WW2. "The most intelligent comment that was made on that day was actually [by] Admiral Yamamoto, who observed that he feared they had awakened a sleeping giant."

Prophetic? In programming terms, a giant was stirred. The spat over Java invigorated Microsoft, which invested not only in C# and .NET, but also in XML, creating a viable alternative to Java in the enterprise. That said, there was no defeat for Java, which has become the world's most sought-after programming skill. Java and .NET have been good for each other.

Perhaps the greater surprise, twelve years later, is that Java's little brother JavaScript, the scripting language aimed at non-programmers, has bested Java in browser applications, and as adopted by Adobe in Flash, is also giving Microsoft tough competition everywhere from rich internet applications to mobile devices.®

\ Read More......

Adding extended character support

Adding extended character support

If you need to type a diacritical mark such as an acute "e" (é) -- let alone a character not found in a Western European language -- the standard English keyboard layouts for GNU/Linux users are barely ahead of those of typewriters. However, adding support for both extended characters and multiple keyboards has become much easier in the last few years. These days, you can quickly add extended character support from both GNOME and KDE, and, should either desktop fail you for any reason, you can fall back on other methods to improve your input.

Before you add the support you need, you should know the jargon of extended character support so you can navigate the available options. Extended character support depends on several different types of keys:

• Deadkeys: Keys that do not print anything by themselves, but modify the next key that you press, usually adding a diacritical mark to them. For example, in many layouts, pressing the grave/tilde key (`/~ ) then a second key produces such characters as à or ã.
• Compose, AltGraph, and multi_keys: Keys that change what is typed when you press the next key, just as the Shift key ordinarily prints upper-case letters instead of lower-. Usually, the AltGraph key is the right Alt key, while the Compose key is the right Windows or Menu key. The term "multi_key" is often used for the Compose Key in the X Window System. Generally only one of these keys is needed, although you could configure your system to have all three. The characters you can type with these keys are defined in /usr/X11R6/lib/X11/locale./locale name/Compose, but only some of the listings in the file will work on your particular system, so be prepared to experiment.
• Third level chooser: In a standard English layout, all keys have a character they print normally, and one they print when the Shift key is held down. The third level chooser is the key you press to print a third character with a key. For instance, a layout might require you to press the third level chooser followed by the "y" key to type the sign for the yen (¥), or the "l" key for the British pound (£).

Any of these keys may be defined by the layout you select, or by your configuration choices. In both GNOME and KDE, the interface assumes you know what they mean.

GNOME and KDE support

The latest versions of GNOME and KDE have similar support for extended characters. In GNOME, keyboard options are available from the System -> Administration or System -> Preferences menu, the exact location depending on your distribution. In KDE, go to Regional and Accessibility -> Keyboard layout.

In either desktop go to the Layout/Layouts tab to enable multiple keyboard support for any of dozens of languages (the exact number depends on the distribution). Needless to say, you need a font capable of being used for the language you want. Changing keyboards requires that you log out and in again before the new choice takes effect.

If you are an English speaker and your main interest is being able to use the diacritical marks common to western European languages, you might want to select your default layout and look at the variants. For instance, in addition to Dvorak and other keyboard layouts, the variants for US English include three international variants: one with AltGraph and deadkeys, another with only deadkeys, and a third simply listed as Alternative International.

Unfortunately, none of these options may be useful. On my Fedora 8 installation, I could not get the AltGraph and deadkeys variant or the Alternative International options to work. The option with deadkeys worked, but had the disadvantage of requiring that you press the space bar if you want a plain apostrophe instead of an acute accent -- a change that can be remarkably hard to learn if you are a touch-typist.

Instead, I recommend you keep your existing layout and configure it from the Layout Options tab in GNOME or the Xkb Options tab in KDE. Besides options to change the behavior of the Caps Lock Key and numeric keypad, and for repositioning the Ctrl key, the Layout Option tab also contains several options that are useful for extended character support. One sets the key for switching between multiple layouts. Another defines the third level chooser, and can be used with another option to add support for typing the euro sign to one of several keys.

Most importantly, from either of these tabs, you can define your Compose key. This option works instantly without logging out. In my experience, it is the most useful option for extended character support.

The .Xmodmap solution

Until a couple of years ago, when extended character support started being built in to desktops, using .Xmodmap was the easiest way to add extended character support. It is still useful in cases where the GNOME and KDE settings all fail, as they did for me in Debian Lenny, or when you are using another graphical interface.

This solution requires a UTF-8 locale loaded on your system or desktop, and specified in /etc/X11/xorg.conf under the InputDevice section for your keyboard with a line like:

Option  "XkbLayout"  "en_US.utf8"

Then you need to define the multi_key. Open a command line, enter the xev command, then press the key you are configuring as a multi_key. Note its keycode in the command line; the keycode will vary with the keyboard.

Armed with the keycode, open a text editor and type the following line:

keycode  = Multi_key

Save the file under the name of .Xmodmap in your home directory, then either restart the X Window System or reboot to enable extended character support.

If it is not enabled after a reboot, check that you have the correct keyboard layout and a UTF-8 language defined in /etc/X11/xorg.conf. You should also remove the "nodeadkeys" option. You may need to define the multi_key in xorg.conf. For instance, to use the left Windows key, add the line:

Option  "XkbOptions"  "compose:lwin,grp:switch"

If you are using another key, all you have to change is the part that defines the key, replacing "lwin" with "rwin" for the right Windows key, or "ralt" for the right Alt key.

Advanced solutions

If none of these solutions gives you the character support you need, you have at least two alternatives. The classic support for multiple keyboards comes from SCIM (Smart Common Input Method). It is available in the repositories of many distributions, along with a selection of keyboards to use with it. SCIM is especially strong for Asian languages such as Chinese, Japanese, Korean, and Thai. Its main disadvantage is its involved setup, which is not helped by the fact that much of the project documentation is several years out of date -- although a guide for using SCIM with the latest Ubuntu release is available online.

A similar solution is KMFL (Keyboard Mapping for Linux), which Linux.com reviewed a couple of years ago. Based on SCIM, KMFL has an equally arduous setup. However, since it is written by the same company that produces the proprietary Keyman for Windows, KMFL may give access to a wider variety of layouts, especially if you need support for a lesser-known language.

At any rate, with all these solutions, extended character support for GNU/Linux is finally coming of age. Considering the imminent arrival of international Web addresses, it's about time.

\ Read More......